Kunjungan Komisi II DPRD Banyuwangi bersama eksekutif ke Pulau Tabuhan (Nurhadi/ JatimTIMES)
Kunjungan Komisi II DPRD Banyuwangi bersama eksekutif ke Pulau Tabuhan (Nurhadi/ JatimTIMES)

Kegaduhan penyewaan Pulau Tabuhan kepada investor merupakan salah satu bukti perencanaan yang kurang tepat dalam pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata di Banyuwangi. 

Menurut Suyatno, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi mestinya beberapa tahun mau dijual ke pihak asing atau diinvestasikan ada komunikasi dengan masyarakat di kawasan tersebut.

"Warga diajak ngomong maunya masyarakat seperti apa, DPRD juga diajak ngomong dulu," ujarnya.


Sayangnya dewan sendiri mengetahui kasus tersebut justru setelah ramai di media cetak maupun media sosial, lanjutnya.

Bahkan penandatanganan MOU antara Pemkab Banyuwangi dengan investor dalam puncak acara Hari Jadi Banyuwangi (Harjaba), justru membuat anggota dewan kaget karena belum ada  forum dimana eksekutif menyampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Banyuwangi.

Dia menambahkan kalau program tersebut direncanakan dengan baik dengan tepat tentunya tidak akan terjadi kegaduhan seperti ini.

"Ini menjadi tugas bersama antara legislatif dan pemkab untuk meyakinkan masyarakat bahwa ini betul-betul memang untuk kepentingan Banyuwangi.  Memang harus meyakinkan masyarakat dalam jangka panjang untuk kepentingan pengembangan pariwisata Banyuwangi," imbuhnya.

Lebih lanjut Politisi Partai Golkar itu menegaskan sekali lagi bahwa kegaduhan yang terjadi merupakan pelajaran untuk yang akan datang. Kemudian ada perbaikan dalam proses perencanaan ada  serta dibuat Perda sebagai dasar pembuatan kebijakan yang kuat.

Sedangkan Kepala Bappeda Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono mengungkapkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Banyuwangi tidak bisa mengarahkan investor untuk melakukan investasi di Banyuwangi.

Pemkab Banyuwangi berupaya menyajikan secara makro peruntukan tata ruang dan data yang bisa diakses oleh siapapun termasuk para pihak yang ingin investasi di kota ujung timur Pulau ini,imbuhnya.

"Investor sebagian mencari lokasi yang dekat dengannya akses bandara maka banyak yang melakukan investasi di wilayah utara," jelas Yayan.

Penyewaan Pulau Tabuhan merupakan momentum bagi masuknya investor ke Banyuwangi dan biasanya kalau ada penolakan masyarakat dalam perjalanannya biasanya ke depan kemungkinan sulit ada investor yang masuk. Dan pada dasarnya Pemkab bekerja untuk kemajuan Banyuwangi dan kesejahteraan rakyat bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu, imbuh Yayan.

Lebih lanjut pria asal Ponorogo itu menuturkan penyewaan Pulau Tabuhan masih dalam tahapan /proses dan membutuhkan berbagai pertimbangan dan waktu yang masih panjang.