Jaksa Agung ST Burhanuddin (Ist)
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Ist)

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis data terkait korupsi Dana Desa (DD) tahun 2019 lalu. Lembaga non pemerintahan (NGO) ini mencatat, kasus yang melibatkan pelaku dari unsur kepala desa (kades) serta perangkatnya, terbilang banyak.

Dari 271 kasus korupsi sepanjang 2019 lalu, penyelewengan DD mencapai 46 kasus serta membuat negara rugi sampai Rp 32,3 miliar.

Kondisi itu pun menjadi perhatian banyak pihak. Tak terkecuali Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dilibatkan dalam pengawasan pengelolaan DD, selain Polri.

Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin pun memberikan pernyataannya terkait persoalan itu. Pernyataan orang nomor satu di Kejagung ini cukup memberikan nafas lega bagi pemerintah desa, khususnya Kades.

Pasalnya, Burhanuddin memberikan imbauan ke seluruh jajarannya untuk bisa lebih melihat jauh terkait posisi dan kemampuan kades dalam pengelolaan DD selama ini.

Pria berkumis ini meminta, agar jajarannya tidak secara langsung menghukum kades secara pidana ketika tersangkut korupsi pengelolaan DD.

"Jadi saya imbau jajaran untuk tak langsung menghukum pidana kades," ucapnya seperti dikutip tempo.co (Senin, 24 Februari 2020) kemarin di Kompleks DPR RI, Jakarta.

Burhanuddin memberikan beberapa pandangan terkait kades atas imbauannya kepada jajarannya. Pertama, terkait unsur Mens Rea yaitu sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana.

Dalam teori pidana, dikutip dari berbagai sumber, sebuah tindak pidana dibangun atas dua unsur penting yaitu unsur objektif/physical yaitu actus reus (perbuatan yang melanggar undang-undang pidana) dan unsur subjektif/mental yaitu mens rea (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana).

Walau kerap menjadi perdebatan hukum, Burhanuddin mengimbau jajarannya yang menangani kasus korupsi pengelolaan DD oleh kades melihat atau memperhatikan unsur Mens Rea.

"Tolong diperhatikan Mens rea-nya. Saya orang desa tahu persis kades dipilih secara langsung dan itu pesta demokrasi pertama mereka," ujarnya.

Burhanuddin juga mengatakan, bahwa kades yang terperosok dalam kasus korupsi DD juga dimungkinkan dikarenakan ketidakpahamannya dalam persoalan administrasi. 

Bahkan, dirinya menegaskan, tak banyak kades yang paham benar mengurus administrasi yang kental dan sangat banyak sekali dalam pengelolaan DD.

Tradisi mengurus administrasi disebagian kades juga terbilang jauh. "Mereka yang jadi kades jauh dari tradisi mengurus administrasi," ucapnya.

Dengan beberapa alasan itulah Burhanuddin mengimbau jajarannya untuk melakukan seleksi perbuatan secara serius hingga tak sembarangan menetapkan tersangka dalam penyelewengan DD.

"Mari bimbing dan benahi mereka. Jangan langsung dijatuhi hukuman atau diberi penegakan hukum. Peran pemerintah daerah juga sangat penting untuk memberikan pembekalan ke para kades," ujarnya.

Imbauan Jaksa Agung itu, sebenarnya juga telah dipedomani di Kabupaten Malang. Sejak tahun 2019 Kejaksaan Agung Kepanjen, telah membuka pintu lebar ke pemerintah desa di Kabupaten Malang untuk terus intensif berkoordinasi dengan pihaknya. Sehingga, berbagai persoalan yang sempat mencuat dalam pengelolaan DD tak lagi terjadi.

"Kita siap memberi pendampingan, pendapat dan konsultasi hukum kepada seluruh desa di Kabupaten Malang. Tidak dipungut biaya alias gratis," ujar Kejagung Kepanjen yang di tahun 2019 lalu masih dijabat oleh Abdul Qohar