Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas bersama Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggraeni menunjukkan NPHD yang sudah ditandatangani bersama

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas bersama Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggraeni menunjukkan NPHD yang sudah ditandatangani bersama



Anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 dipastikan sebesar Rp 89,762 Milyar. Kepastian ini menyusul penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NBHD) oleh Bupati Banyuwangi bersama Ketua Bawaslu Banyuwangi dan Ketua KPU Banyuwangi, Selasa (1/10/19).

Anggaran sebesar Rp 89,762 itu merupakan anggaran penyelenggaraan yang dihibahkan kepada KPU Banyuwangi dan Bawaslu Banyuwangi masing-masing sebesar Rp 73,662 Milyar dan 16,1 Milyar.

"Alhamdulillah kita bisa tepat waktu. Meskipun anggaran kita terbatas. Oleh karena itu harapan kita tahapan pilbup ini bisa berjalan dengan lancar. KPU dan Bawaslu bisa mengerjakan tugasnya secara profesional," kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas usai penandatanganan NPHD.

Anas meminta proses politik lima tahunan tidak sampai mengganggu apalagi merusak agenda perjalanan kereta pembangunan yang telah dibangun dengan baik. Jangan sampai karena urusan orang perseorangan kondisi Banyuwangi terganggu dan mengganggu investasi dan ekonomi di daerah.

"Saya kira teman-teman partai politik dan DPR telah sepakat dengan hal yang sama. Saya senang. Kedepan harapannya narasinya bisa menyejukkan. Calon dan media membuat narasi yang menyejukkan. Supaya ambisi pribadi tidak merusak kondusifitas di daerah," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggraeni menyatakan anggaran Rp 73, 662 milyar ini sudah cukup untuk pelaksanaan tahapan Pilkada 2020. Salah satu pos yang membuat tingginya anggaran adalah penambahan jumlah TPS. Dari jumlah TPS sebanyak 2.830 pada Pilgub 2018 lalu bertambah 30 TPS menjadi 2.860 TPS.

"Insya Allah sudah kita cukupkan untuk kegiatan tahapan pilkada tahun depan," katanya.

Senada dengan Dwi Angraeni, Ketua Bawaslu Banyuwangi, menyebut pengajuan awal sebesar Rp 24 Milyar. Kemudian rasionalisasi di angka Rp 21 Milyar. Sewaktu pembahasan bersama TAPD di angka Rp 16,1 Milyar. Anggaran  ini, menurutnya sudah cukup untuk pengawasan. Yang penting, kata dia, honorarium tenaga Ad hoc tidak turun dari anggaran pemilu sebelumnya. Pada PMK (Peraturan Menteri Keuangan) untuk honor Ketua Panwascam dipatok Rp 2.200.000.

"Karena rasionalisasi pada anggaran honor kita samakan dengan PPK. Jadi anggaran untuk Panwascam, PPL itu sama saja dengan anggaran PPK dan PPS. Kita pengajuan awal Rp 24 Milyar,  kemudian rasionalisasi di angka Rp 21 Milyar sewaktu dipembahasan di angka Rp 16,1 Milyar," jelasnya.

Rasionalisasi yang paling banyak menurut Hamim ada pada pos anggaran sewa gedung dan meubeler. Namun sudah ada kesepakatan pemda akan mensupport apa yang menjadi kewajiban.

"Kemarin pemerintah daerah lewat TAPD mendorong dan mewajibkan camat untuk memfasilitasi semua kebutuhan yang ada di Panwascam baik dari meubeler maupun gedungnya maupun fasilitas lain yang dimungkinkan ada seperti komputer internet dan lain sebagainya," pungkasnya.


End of content

No more pages to load