Pemerintah Desa Se-Banyuwangi MoU dengan Kejaksaan

Kajari Banyuwangi, Adonis, menyerahkan MoU kepada Kepala Desa Sumberarum, Ali Nurfatoni
Kajari Banyuwangi, Adonis, menyerahkan MoU kepada Kepala Desa Sumberarum, Ali Nurfatoni

BANYUWANGITIMES – Pemerintah desa seluruh Banyuwangi melakukan penandatanganan nota kesepahaman bidang perdata dan ketatausahaan negara dengan Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Rabu (15/5/19). Kerjasama ini dilakukan ditujukan agar pemerintahan desa tidak menyimpang dalam pelaksanaan pekerjaannya.

Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan di aula Mendut Regency Banyuwangi. Dari 189 desa yang ada di Banyuwangi, ada sekitar 109 kepala desa yang hadir dalam kegiatan tersebut. Desa yang tidak hadir umumnya tidak memiliki kepala desa karena masa jabatannya sudah habis dan saat ini dijabat oleh pelaksana tugas.

Ditemui usai acara, Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Adonis, menyatakan kerjasama ini bagian dari kegiatan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Banyuwangi dalam rangka memberikan bantuan kepada aparat pemerintah BUMN, BUMD, dan pemerintah desa. “Tujuannya ingin memberikan pencerahan kepada teman-teman di desa sebagai ujung tombak pemerintahan,” kata Adonis.

Dia menambahkan, diharapkan dengan kerjasama ini pemerintah desa dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya sehingg tidak menyimpang dari aturan. Di samping itu dia berharap pemerintah desa siap menghadapi kendala-kendala hukum apabila ditemui dalam perjalanan.

Kerjasama ini juga bisa mengarah pendampingan dalam penggunaan anggaran. Untuk lebih spesifiknya, kata Adonis, pendampingan penggunaan anggaran ini akan dilakukan tim TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah). “Karena di desa ada dana DD dan ADD yang itu berkaitan dengan penggunaan keuangan negara,” jelasnya.

Penggunaan keuangan negara menurutnya, berefek kepada penyalahgunaan keuangan negara dan berujung pada tindak pidana korupsi. Kejaksaan, menurutnya mengedepankan pencegahan kebocoran keuangan negara. “Dan apabila ketemu kami akan berusaha untuk menyelamatkan lebih dulu keuangan negara tersebut. Jika tidak bisa diselamatkan baru kita ambil tindakan secara represif,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Banyuwangi, Djajat Sudrajat menyatakan, dengan adanya nota kesepahaman ini merupakan hal yang positif untuk Pemda Banyuwangi. Karena aparat desa ini adalah bagian dari Pemerintah Banyuwangi.

Untuk pendampingan pelaksanaan DD dan ADD ada di setiap kecamatan dan untuk monitoring evaluasinya ada di BPMPD. MoU ini menurutnya untuk mencegah jangan sampai penggunaan dana tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. “Sehingga pelaksanaan anggaran itu bisa transparan akuntabel layak dan patut,” tegasnya.

Pewarta : Muhammad Hujaini
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Banyuwangi TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]banyuwangitimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]banyuwangitimes.com | marketing[at]banyuwangitimes.com
Top