Diduga Tempat Jualan Miras dan Prostitusi Terselubung, Aparat Didesak Tutup Warung Panjang

Tampak wanita-wanita berdandan seksi duduk di Warung Panjang.
Tampak wanita-wanita berdandan seksi duduk di Warung Panjang.

BANYUWANGITIMES –  Dukungan pemberantasan minuman keras (miras) dan minuman beralkohol (minol) di Kabupaten Banyuwangi datang dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya dari organisasi massa (ormas) Aliansi Rakyat Miskin (ARM).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Kolektif (DPK-ARM) Muhammad Helmi Rosyadi menyatakan apresiasinya terhadap langkah Kepolisian Resort (Polres) Banyuwangi yang telah melakukan razia minol berbagai merek termasuk tuak dan arak sejak tanggal 1 hingga 20 Desember 2018 dalam Operasi Cipta Kondisi menjelang Natal dan tahun baru 2019.

"Sebagai ketua ormas yang juga orang tua, saya mengapresiasi dan mendukung upaya kapolres Banyuwangi memberantas peredaran miras/minol ilegal di Kabupaten Banyuwangi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kabupaten Banyuwangi yang telah hadir menyaksikan pemusnahan 4,93 ton miras di Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang," lontar Helmi.

ARM juga meminta kepada aparat kepolisian tetap keukeuh dan gencar melakukan operasi pemberantasan miras. Sebab, disinyalir penjualan miras ilegal masih saja marak.

Tanpa pandang buku, ARM juga mendesak kepada aparat kepolisian maupun Forpimda agar merazia warung-warung di depan kawasan Pelabuhan Tanjung Wangi yang masih terus menjual minol tanpa izin dan diduga menyediakan perempuan-perempuan penghibur berpakaian tidak senonoh serta mengundang syahwat lelaki. Warung-warung itu biasa disebut Warung Panjang.

"Saya sudah berkaki-kali  menyerukan penutupan warung panjang yang berdiri di atas tanah aset milik PT. KAI Daop IX. Karena di situ tetap menjual minol tanpa izin dan menyediakan perempuan-perempuan penghibur. Namun sinyalemen saya, sepertinya tempat tersebut kebal hukum dan hampir tidak pernah terkena razia meskipun tempatnya persis berada di pinggir jalan raya," sergah Helmi yang juga ketua Gerakan Buruh dan Rakyat Anti-Korupsi (Gebrak) ini.

Helmi juga menduga, tempat penjualan minol tanpa izin tersebut dibekingi "oknum" yang dibayar upeti "uang keamanan". Itu tampak dengan leluasanya tempat tersebut menjual minol tanpa izin serta diduga menyediakan perempuan-perempuan penghibur.

"Insya Allah saya akan silaturahmi ke organisasi keagamaan, baik itu Muhammadiyah, NU, FUI maupun FPI, untuk bersama-sama mendesak penutupan warung panjang di depan kawasan Pelabuhan Tanjung Wangi yang masih menjual minol tanpa izin dan diduga sebagai tempat prostitusi terselubung," tegasnya.

Sementara Kapolsek Kalipuro AKP Jaenur Holiq SH saat dikonfirmasi media ini terkait sinyalemen dan dugaan penjualan miras maupun minol serta adanya wanita penghibur di Warung Panjang yang masuk wilayah hukumnya berjanji hendak menindaklanjuti. "Terimabkasih infonya. Akan kami dalami," jawabnya pendek melalui chat WhatsApp, Selasa (25/12/18) malam. (*)

Pewarta : Hakim Said
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Banyuwangi TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]banyuwangitimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]banyuwangitimes.com | marketing[at]banyuwangitimes.com
Top