Sejarah Cikal Bakal PNS di Negara Pegawai: Warisan Kolonial Belanda yang Menggoda

Ilustrasi PNS di Negara Pegawai (Ist)
Ilustrasi PNS di Negara Pegawai (Ist)

BANYUWANGITIMES, MALANG
Indonesia atau disebut Hindia Belanda saat pendudukan Belanda, akhir abad 19, terkenal dengan julukan negara pegawai (beambtenstaat). Julukan tersebut disematkan karena keberhasilannya melakukan reformasi birokrasi yang awalnya ruwet peninggalan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) menjadi modern. 


Herman Willem Daendels adalah pencetus konsep negara dan birokrasi modern pertama di Hindia Belanda. Yakni dengan melakukan sentralisasi pemerintahan dan mengontrol bawahan secara ketat. Dimungkinkan, konsep pemerintah Orde Baru (Orba) merujuk pada konsep Daendels yang disempurnakan van den Bosch, gubernur jenderal yang mencetuskan tanam paksa tahun 1830.


Negara pegawai satu sisi merupakan bentuk apresiasi dikarenakan saat itu memiliki korps  Binnenlandsch Bestuur (BB) yang diisi oleh orang  Belanda berpendidikan tinggi serta dikenal relatif lumayan bersih dibandingkan dengan pendahulunya di VOC. Di sisi lain, julukan negara pegawai merujuk pada pola birokrasi yang terkesan kotor yang dilakukan korps Inlandsch Bestuur (IB) yang diisi  kalangan pribumi.


Stigma pegawai pribumi yang kotor dimulai saat tanam paksa diberlakukan. Sistem cultuur procenten yang diberlakukan membuat para pegawai pribumi dari kalangan ningrat sampai bupati beromba-lomba menggenjot hasil agrarian dari masyarakat. 

Sistem cultuur procenten adalah insentif dari pemerintah bagi pejabat yang daerahnya mampu menghasilkan panen melebihi ketentuan. Jika sebuah kabupaten sanggup menghasilkan tanaman ekspor lebih dari target yang ditetapkan pemerintah, bupati bersangkutan akan mendapatkan bonus sangat besar. 

Sistem ini membuat para pegawai kalangan pribumi saat itu bisa sangat kaya raya. Sedangkan rakyatnya semakin miskin dan tidak memiliki apa-apa.


Pemerintah Belanda yang diuntungkan akhirnya membiarkan para pegawai IB menciptakan mekanisme kenaikan pangkatnya sendiri. Konsep birokrasi modern Deandels tidak berjalan. Nepotisme dan pertemanan sampai jilat-menjilat pemerintah menjadi lazim di abad 19. Pola patron-klien pun dengan berbagai penyembahan sangat mewarnai birokrasi kolonial saat itu. Korupsi pun merajalela dan menjadi hal biasa dalam melanggengkan kursi-kursi yang diduduki dan hendak dimilikinya. 


Lepas dari birokrasi korup, korps pegawai IB masuk dalam pendudukan Jepang. Jilid dua kepegawaian pribumi tidak jauh berbeda. Seluruh pegawai pemerintah eks Hindia Belanda dipekerjakan pemerintah Jepang sebagai pegawai bawahan pemerintah.  Para pegawai wajib berbaik-baik dan mampu menjilat para atasannya. Baru setelah proklamasi kemerdekaan, para pegawai yang dipekerjakan Jepang otomatis menjadi pegawai Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Kepegawaian pemerintah jilid III, di masa agresi 1948 -1949, dibagi dalam 3 kelompok. Pertama, pegawai negeri yang tinggal di daerah pemerintahan Republik Indonesia tetap menjadi pegawai Republik Indonesia (RI). Kedua, pegawai negeri yang tinggal di daerah pendudukan Belanda ada yang tetap menjadi pegawai RI (pegawai non-kooperator). Dan yang ketiga adalah pegawai yang bekerja sama dengan Belanda (kooperator). Baru pada  27 Desember 1949, 3 kelompok pegawai ini disatukan menjadi Pegawai Republik Indonesia Serikat.  

Di era ini, pegawai pemerintah pun mengalami sisi kelamnya dalam konteks birokrasi modern. Para politisi dan tokoh partai yang mendominasi dan memegang kendali pemerintahan, menggiring  para pegawai menjadi alat partai politik. Terkotak-kotak dan kembali pada masa kolonial Belanda. Warisan sistem kepegawaian Belanda merunyak dalam manajemen kepegawaian. Kedekatan dan loyalitas pegawai pemerintah menjadi syarat mutlak dalam seleksi pegawai pemerintah atau pun kenaikan jabatan.


Upaya untuk memangkas nepotisme dalam kepegawaian, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959. Dekrit tersebut mencoba mengembalikan pegawai pemerintah atau negeri untuk netral dari kekuasaan partai politik. Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 1961 pasal 10 ayat (3) bahkan memberi batasan terhadap pegawai negeri."Bagi suatu golongan pegawai dan/atau sesuatu jabatan, yang karena sifat dan tugasnya memerlukan, dapat diadakan larangan masuk suatu organisasi politik". 

Tapi, sejarah kolonial sampai Jepang sangat menggoda para pemilik kebijakan saat itu. Pegawai pemerintah kembali terjebak dalam mendukung partai komunis.


Para pegawai pemerintah atau negeri baru bisa lepas dari berbagai tarik menarik kekuasaan politik tahun 1971. Pegawai pemerintah digabung dalam satu wadah yang dinamakan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) pada tanggal 29 November. Terbentuknya Korpri dipayungi dengan adanya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 82 Tahun 1971. Disebutkan bahwa Korpri merupakan satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai RI di luar kedinasan (pasal 2 ayat 2). Tujuan pembentukann korps pegawai ini adalah agar pegawai negeri RI ikut memelihara dan memantapkan stabilitas politik dan sosial yang dinamis dalam negara RI.


Hanya berselang sekitar 3 tahun, Korpri pun digoyang-goyang oleh kekuatan politik. Sampai akhirnya sejarah kembali berulang. Pegawai negeri sipil jadi alat politik kembali dengan lahirnya UU Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 tahun 1976 tentang Keanggotaan PNS dalam Parpol. Presiden Soeharto berhasil menguasai seluruh PNS sebagai alat politiknya sampai akhirnya datang masa reformasi.


Di era reformasi, negara pegawai ini banyak melahirkan berbagai regulasi dalam mengatur aparatur negara. PP Nomor 12 tentang Perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 1999 muncul untuk mengatur keberadaan PNS yang ingin jadi anggota parpol. Yakni, bagi seorang PNS yang terlibat aktif dalam parpol, dirinya wajib melepaskan status kepegawaian negerinya. 

Adanya ketentuan di dalam PP ini membuat anggota Korpri tidak dimungkinkan untuk ikut dalam kancah partai politik apa pun. Korpri hanya bertekad berjuang untuk menyukseskan tugas negara, terutama dalam melaksanakan pengabdian bagi masyarakat dan negara.  


Hal ini pula yang disampaikan oleh Wakil Bupati (Wabup) Malang HM Sanusi dalam upacara Hari Korpri, Kamis (29/11/2018) kemarin. Sanusi menyampaikan, "Korpri beserta seluruh jajaran ASN wajib menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan menjadi motor penting dalam pembangunan nasional. Selain itu juga ikut serta menjadi teladan masyarakat dalam mengedepankan budi pekerti, etika dan profesionalisme."


Pernyataan Sanusi dilandasi dengan masih banyaknya laporan atau aduan masyarakat mengenai kinerja PNS atau yang kini disebut aparat sipil negara (ASN). Masyarakat punya ekspektasi bahwa keberadaan ASN bisa benar-benar dirasakan manfaatnya. Pasalnya, masih saja ada ASN yang masih mewarisi gaya kepegawaian peninggalan kolonial Belanda ataupun pada era RIS sampai Orde Baru.


Lepas dari masih adanya ASN yang nyaman di zona masa lalu warisan kolonial Belanda atau ASN yang membuat roda pemerintahan tidak berjalan maksimal dan menutup mata dan telinga dari kritikan masyarakat, menjadi ASN tetap merupakan salah satu profesi yang sangat menggoda masyarakat sampai saat ini.  (*)
 

 

Pewarta : Dede Nana
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]banyuwangitimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]banyuwangitimes.com | marketing[at]banyuwangitimes.com
Top