Ketua DPRD Apresiasi Usulan Satgas Dana Desa tentang Besaran Tunjangan BPD

I Made Cahyana Negara SE, jetua DPRD Banyuwangi
I Made Cahyana Negara SE, jetua DPRD Banyuwangi

BANYUWANGITIMES – "Pembangunan desa menjadi prioritas pemerintahan saat ini. Dengan membangun desa, maka kita membangun Indonesia," ujar Presiden Joko Widodo dalam satu kesempatan. 

Keseriusan pemerintah, khususnya kabupaten, untuk membuat desa berdaya adalah kewajiban dalam implementasi program Nawacita.  Bahkan keberhasilan penerapan program dana desa (DD) menjadi program rujukan yang akan digunakan oleh IMF untuk program negara ekonomi ketiga.

Selain banyaknya DD yang digelontorkan pemerintah, Kementerian Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal dengan berbagai inovasinya rupanya harus bekerja serius dalam mengawal pelaksanaan program tersebut. Sehingga terbentuklah Satuan Tugas Dana Desa (DD). Lembaga yang dimotori oleh Bibit Samad Rijanto itu menjadi lembaga pengawasan untuk penggunaan dan penyelenggaraan DD.

Dalam kesempatan ngopi bareng,  Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Banyuwangi bersama Satgas DD sempat membahas soal regulasi dan penerapan kebijakan yang masih perlu untuk disempurnakan dalam pelaksanaan Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014. Di antaranya adalah pendampingan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada pemerintah desa dalam hal sinergitas kepentingan desa.

Disampaikan oleh Koordinator Satgas Dana Desa  Budi Harsoyo dalam gesah (diskusi) soal anggaran BPD.  Menurut dia, jika Banyuwangi sudah memiliki standar upah minimum kabupaten,  seharusnya wajib menggunakannya sebagai dasar hukum untuk menaikkan tunjangan BPD.

"Dalam perbup BPD bisa diatur tunjangan BPD menyesuaikan perbup UMK. Namun jika perbup BPD belum ada atau tidak mengaturnya, boleh langsung ditetapkan dalam perdes APBDes selama tersepakati dalam pembahasannya. Nggak apa-apa itu," ujar Budi Harsoyo.

Sesuai data yang ada, anggaran tunjangan BPD selama ini di Kabupaten Banyuwangi untuk BPD, mulai dari 150 Ribu,  sampai 600 Ribu.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi I Made Cahyana Negara SE berharap wajib ada langkah konkrit dari pemerintah kabupaten dalam memberikan perhatiannya.

"Peran BPD saat ini sebagai mitra strategis dalam kerja pembangunan desa, harus lebih diapresiasi, dan untuk hal kesejahteraan saya rasa layak diperjuangkan, namun juga harus disertai kinerja yang konkrit juga. Bisa seimbang antara kinerja dan reward yang diterima," ujar dia, Sabtu (24/11/18). (*)

Pewarta : Hakim Said
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Yogi Iqbal
Sumber : Banyuwangi TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]banyuwangitimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]banyuwangitimes.com | marketing[at]banyuwangitimes.com
Top