Bawaslu Banyuwangi Ajak Lembaga Lokal Jadi Pemantau Pemilu

Komisioner Bawaslu Banyuwangi, Hasyim Wahid
Komisioner Bawaslu Banyuwangi, Hasyim Wahid

BANYUWANGITIMES – Untuk mengawasi seluruh proses tahapan Pemilu, Bawaslu membutuhkan peran pemantau independen. Untuk itu Bawaslu Banyuwangi mengajak lembaga yang memenuhi syarat untuk turut serta menjadi pemantau Pemilu 2019.

Untuk memaksimalkan jumlah pemantau yang berperan serta, Bawaslu Banyuwangi menggelar sosialisasi Perbawaslu nomor 4 tahun 2018 tentang pemantauan pemilu pada organisasi masyarakat, kepemudaan dan atau LSM. Sosialisasi ini digelar Selasa (13/11/18) di sebuah hotel di kota Banyuwangi.

Ditemui usai acara, komisioner Bawaslu Banyuwangi, Hasyim Wahid menyatakan, hingga saat ini sudah ada 17 lembaga yang mendaftar sebagai pemantau pemilu 2019. 17 lembaga itu mendaftar ke Bawaslu RI. Untuk lembaga tingkat lokal masih belum ada karena baru disosialisasikan hari ini. "Kami berharap ada organisasi lokal di Banyuwangi yang menjadi pemantau Pemilu," katanya.

Kalau idealnya, kata Dia, satu TPS ada satu pemantau. Namun hal itu sepertinya tidak mungkin. Karena jika dilihat dari jumlah lembaga yang mendaftar cuma sejumlah itu. Dia berharap minimal di 217 Kelurahan dan Desa ada satu pemantau. Pihak Bawaslu akan ikut memetakan dan mendistribusikan ke 217 wilayah itu.

Untuk pengawas dari Bawaslu sendiri, lanjutnya ada di setiap TPS. Dia menyebut ada satu pengawas TPS di tiap TPS dan satu Pengawas lapangan di tingkat Kelurahan atau Desa. Pada pemiihan Gubernur lalu, di Banyuwangi terdapat sekitar 2330 pengawas TPS. Untuk Pemilu ini Bawaslu membutuhkan dua kali lipat dari jumlah itu untuk tenaga Pengawas TPS yakni sebanyak  5116 Pengawas TPS.

Mengenai pendaftaran pemantau pemilu, mantan jurnalis salah satu TV swasta nasional ini menyatakan, pendaftaran pemantau ditutup 7 hari sebelum pencoblosan yakni 10 April 2019. Pendaftaran, kata Dia, boleh dilakukan ke Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten. "Salah satu syaratnya adalah berbadan hukum dan sumber keuangannya jelas," tegasnya.

Sebelum menerbitkan Surat Keputusan sebagai Pemantau Pemilu yang resmi, Bawaslu lebih dulu melakukan verifikasi pada lembaga yang mendaftar. Ini untuk memastikan lembaga tersebut tidak terafiliasi ke salah satu parpol atau tim kampanye tertentu. "Ada beberapa form yang harus diverifikasi. Kita pastikan di situ. Setelah semua clear baru kita keluarkan SK pemantau itu," pungkasnya.

Pewarta : Muhammad Hujaini
Editor : A Yahya
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Banyuwangi TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]banyuwangitimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]banyuwangitimes.com | marketing[at]banyuwangitimes.com
Top