16 Perguruan Tinggi Swasta Sepakat Terapkan Kurikulum Standar Pendidikan Pancasila

Tanya jawab peserta workshop Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Pancasila dengan Dirjen Perturan Perundang-undangan Kemnkumham Prof. dr. Widodo Ekatjahjana
Tanya jawab peserta workshop Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Pancasila dengan Dirjen Perturan Perundang-undangan Kemnkumham Prof. dr. Widodo Ekatjahjana

BANYUWANGITIMES – Hasil Rapat Kerja dan Workshop Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Pancasila yang digelar di Untag 1945 Banyuwangi sepakat menerapkan kurikulum standar pendidikan Pancasila. Kurikulum Standar Pendidikan Pancasila ini disepakati 16 perguruan tinggi swasta yang menjadi pesertanya. Workshop itu juga melahirkan Perhimpuan Perguruan Tinggi Swasta Nasionalis Indonesia (PPTSNI).

Seluruh Perguruan tinggi peserta Rapat kerja akan langsung menerapkan kurikulum Standar Pendidikan Pancasila itu di kampusnya masing-masing. Kurikulum ini juga akan dikomunikasikan dengan Badan Pembina  Ideologi Pancasila dan MPR RI karena di sana ada program terkait dengan sosialisasi empat pilar. 

“Kurikulum ini juga akan dikomunikasikan dengan Kementrian Riset dan Dikti selaku pemangku kebijakan,” kata Andang Subaharianto, Rektor Untag 1945 Banyuwangi, Sabtu (10/11/18).

Rapat kerja dan Workshop yang digelar sejak Jumat kemarin itu juga menyepakati kerjasama yang meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni kegiatan pendidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan ini, kata Andang, tentunya untuk memperkuat baik intitusi itu sendiri maupun dalam rangka nation and carakter building

Yang tidak kalah penting, menurut Andang, dalam kegiatan itu juga dideklarasikan PPTSNI. Wadah ini diharapkan bisa menjadi tempat bersinergi perguruan tinggi swasta yang ada di dalamnya untuk meningkatkan kinerja dengan cara saling bersinergi maupun dengan memberikan manfaat kepada masyarakat. 

“Wadah ini bersifat terbuka, mungkin saat ini kecil, tapi kita akan bergulir terus mengajak perguruan tinggi yang memiliki nafas yang sama untuk bergabung,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana menyatakan saat belum ada satu standar tentang materi muatan Pancasila ke dalam sistem kurikulum yang seragam. Sehingga dalam menafsirkan Pancasila masih dilakukan secara bebas. Sudah saatnya negara harus hadir memberikan kepastian supaya penanaman nilai pancasila terus masuk ke setiap generasi.

Selama ini, lanjutnya, setelah tumbangnya rezim orde baru masuk era reformasi kita lupa dengan Pancasila. Sehingga pancasila ditafsirkan bebas. Bahkan di beberapa pendidikan tinggi, pendidikan dasar, menengah, menengah pertama, umum, penanaman itu tidak lagi pasti. “Ada yang ada, ada yang tidak, ini membahayakan,” ujarnya usai menjadi keynote speaker dalam kegiatan tersebut.

Dia menambahkan, kalau pemahaman generasi penerus bangsa terhadap Pancasila sudah tidak ada, dirinya memastikan pastikan nanti indonesia akan tenggelam pada saatnya. Seluruh komponen bangsa sudah sepakat Pancasila adalah dasar dari ideologi negara. Menurutnya itu yang harus dipegang. Tidak ada lagi dasar ideologi membentuk pemerintahan di luar dasar Pancasila. “Harus pancasila yang harus ditegakkan,” tegasnya.

Pewarta : Muhammad Hujaini
Editor : Heryanto
Publisher : Yogi Iqbal
Sumber : Banyuwangi TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]banyuwangitimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]banyuwangitimes.com | marketing[at]banyuwangitimes.com
Top