Tujuh Pengurus PPLP PT PGRI Versi Akta 31 2014 Jadi Tersangka

Ilyas Karnoto menunjuklan SP2HP dari penyidik Polda Jatim  tentang naiknya status 7 pengurus versi akta 31 tahun 2014 jadi tersangka.
Ilyas Karnoto menunjuklan SP2HP dari penyidik Polda Jatim tentang naiknya status 7 pengurus versi akta 31 tahun 2014 jadi tersangka.

BANYUWANGITIMES – Konflik dualisme kepengurusan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (PPLP PT) PGRI yang menaungi Universitas Banyuwangi (Uniba) mulai memakan korban. Tujuh orang yang dilaporkan  kini resmi menyandang status tersangka.

Mereka adalah Sadi, Siswaji, Murdiyanto, Mislan, Teguh Sumarno, Heru Muhardi, dan Sulihyltyono. Mereka adalah penguru PPLP PT PGRI versi Akta 31 Tahun 2014. Kasus ini dilaporkan Ilyas Karnoto, sekretaris pengurus PPLP PT PGRI versi Akta Nomor 07 Tahun 2011.

Kasus ini dilaporkan Ilyas Karnoto pada 26 Februari 2018. Dia melaporkan kasus dugaan pemberian keterangan palsu dalam akta otentik yang diduga dilakukan ketujuh orang tersebut. Ilyas melihat adanya indikasi pidana ini karena Sadi dan Teguh Sumarno melakukan perubahan Akta 07 tahun 2011 ke akta 31 tahun 2014 tanpa melibatkan pengurus yang tercantum dalam Akta Nomor 07 Tahun 2011. "Perubahan akta itu tidak sesuai dengan akta yang dirubah," kata Ilyas Selasa (23/10/18).

Ilyas menambahkan, Akta 31 Tahun 2014 ini dibuat atas dasar permintaan Sadi dan Teguh Sumarno. Sadi datang ke notaris Ahmad Munif, dengan mengaku sebagai pribadi, dan ketua PPLP PT PGRI. Selain itu kata Ilyas, Sadi juga mengaku sebagai kuasa rapat anggota pengurus PPLP PT PGRI. Padahal menurut Ilyas pengurus PPLP PT PGRI versi Akta 07 Tahun 2011 sebagai pengurus yang sah tidak pernah dilibatkan dalam rapat anggota PPLP PT PGRI yang diklaim telah dilaksanakan Sadi dkk. 

Sebelum melaporkan kasus ini, pihaknya sudah melapor ke Majelis Pengawas Notaris Daerah hingga ke Majelis Pengawas Notaris Pusat. Hasilnya dinyatakan penerbitan akta nomor 31 tahun 2014 itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Keputusan Majelis Notaris ini juga yang dijadikan Ilyas untuk melakukan upaya Peninjauan Kembali (PK) sebagai nofum (bukti baru). "Saat ini upaya PK sedang dalam proses," jelasnya. 

Setelah melalui proses penyidikan, penyidik Polda Jatim akhirnya menetapkan 7 orang pengurus tersebut sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini diketahui Sadi dari surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yang diterima Ilyas. Pada surat tertanggal 18 oktober itu disebutkan penyidik telah meningkatkan status ketujuh orang itu menjadi tersangka atas kasus dugaan tindak pidana Memberikan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHP. 

Kadiv Humas Polda Jatim Kombespol Frans Barung Mangera membenarkan surat tersebut. Untuk tindak lanjutnya, penyidik segera melakukan pemeriksaan setelah melakukan koordinasi dengan pengacara para tersangka. "Nanti kalau ada konfirmasi pengacara pada yang bersangkutan baru kita lakukan pemeriksaan," ujarnya dihubungi melalui sambungan telepon. 

Dikonfirmasi terpisah, Teguh Sumarno tidak menjawab telepon maupun pesan singkat melalui Whatsapp. Sementara Sulihtyono yang dalam Akta 31 Tahun 2014 menjabat sebagai pengawas mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak pelapor. "Sdh (sudah) islah Mas, segra (segera) damai n sdh (dan sudah) mediasi segra (segera) selasai demi kemajuan Uniba Banyuwangi," kata pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi ini  via pesan Whatsapp. (*)

Pewarta : Muhammad Hujaini
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Banyuwangi TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]banyuwangitimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]banyuwangitimes.com | marketing[at]banyuwangitimes.com
Top