Sembilan Bacaleg PPP Katut Dalam Penetapan DCT KPU Banyuwangi

Suasana di KPUD Banyuwangi saat perampungan penyusunan bacaleg menjelang penetapan DCT
Suasana di KPUD Banyuwangi saat perampungan penyusunan bacaleg menjelang penetapan DCT

BANYUWANGITIMES – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Banyuwangi telah merampungkan penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) bagi bakal calon legislatif (bacaleg) yang berhak mengikuti pemilu serentak 2019. Sesuai tahapannya, DCT yang telah tersusun akan diumumkan secara luas mulai 21-23 September 2018.

Dalam DCT tersebut memuat 9 nama bacaleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sempat bermasalah dan sengketanya ditangani Bawaslu Banyuwangi.

Total bacaleg di Bumi Blambangan ini berjumlah 602 orang. Perubahan Daftar Calon Sementara (DCS) yang kini telah ditetapkan menjadi DCT merujuk rekomendasi keputusan Bawaslu Banyuwangi beberapa waktu lalu.

Komisioner KPUD Banyuwangi Edi Saiful Anwar menegaskan, bacaleg yang statusnya sebagai pejabat publik juga telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Sehingga mereka berhak mengikuti pemilu 2019 mendatang.

“Ada beberapa pergantian bacaleg dari Partai Nasdem dan Hanura. Bacaleg dari Partai Nasdem mengundurkan diri sehingga mengganggu keterwakilan kaum perempuan. Karena itu gantinya juga harus dari kalangan perempuan,” ujar Edi kepada wartawan di Kantor KPU Jalan KH Agus Salim, Kamis (20/9/18).

Sementara terkait bacaleg Partai Hanura mengalami pergantian karena ada tanggapan dari masyarakat. Proses pergantian itu sudah tuntas dan nama penggantinya sudah tertuang dalam DCT.

Memasuki masa kampanye seluruh partai politik harus menyerahkan rekening khusus dana kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Deadline terakhir penyerahan rekening khusus maupun LADK sehari jelang bergulirnya masa kampanye. Soal ini, KPUD Banyuwangi sudah melakukan sosialisasi dan bimbingan tehnis.

“Kami juga sudah mengirimkan surat untuk mengingatkan kembali kepada partai politik untuk segera mengurus rekening khusus dan LADK. Aturan PKPU yang baru, sumbangan dana kampanye dari perorangan maksimal Rp 2,5 miliar. Sementara dari lembaga atau badan maksimal 25 miliar,” tukasnya.

Mengenai alat peraga kampanye ada yang difasilitasi KPU dan ada ATK tambahan yang dibuat peserta pemilu. ATK yang dibuat oleh parpol di tiap desa masing-masing 5 baliho dan 10 spanduk. Sementara jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Banyuwangi sendiri ada 217.

“Ukuran baliho paling besar 4x7 meter,” tandas Divisi Hukum KPUD Banyuwangi. 

Pewarta : Hakim Said
Editor : Heryanto
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Banyuwangi TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]banyuwangitimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]banyuwangitimes.com | marketing[at]banyuwangitimes.com
Top