Protes Keberadaan Radio Komunitas Illegal, Wadul Wakil Rakyat

Ketua JRSB, Herdi menyampaikan uneg-unegnya pada hearing di DPRD Banyuwangi
Ketua JRSB, Herdi menyampaikan uneg-unegnya pada hearing di DPRD Banyuwangi

BANYUWANGITIMES – Belasan perwakilan radio swasta yang yang tergabung dalam Jaringan Radio Siaran Banyuwangi (JRSB) mengeluhkan keberadaan radio komunitas illegal. Sebab keberadaan radio komunitas illegal ini mengganggu frekuensi radio yang legal. Tidak hanya itu, frekuensi radio komunitas illegal juga mengganggu frekuensi komunikasi penerbangan.

Mereka mengadukan keberadaan radio komunitas illegal tersebut ke DPRD Banyuwangi. Perwakilan JRSB datang sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka diterima Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Yusieni dan dua anggota Komisi I  DPRD Banyuwangi, Syahroni dan Gunawan. Dari pihak pemerintah daerah hadir perwakilan dari Dinas Penanaman Modan Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dan Satpol PP Banyuwangi.

Dalam kesempatan itu, Ketua JRSB Banyuwangi, Herdi Harianto, menyatakan, pemerintah sangat ketat memberlakukan aturan kepada Radio yang sudah memiliki izin. Sayangnya hal itu tidak dilakukan pada radio komunitas illegal. “Padahal mereka tidak memiliki izin dan frekuensinya sangat mengganggu frekuensi Radio yang legal,” tegasnya dalam hearing tersebut.

Tidak hanya itu, menurutnya, konten yang disiarkan radio komunitas ini  banyak yang tidak sesuai dengan aturan. Bahkan yang dibicarakan sudah seringkali tidak sesuai dengan norma kepatutan. Keberadaan ratusan radio ilegal ini juga merugikan Radio Komersial yang sudah mempunyai izin siaran. Frekuensi yang digunakan seringkali membatasi jangkauan radio legal. “Kami butuh ketegasan pemerintah untuk menertibkan radio illegal ini, dimana pemerintah saat kami butuhkan,” ungkap penyiar radio Habibulloh ini.

Dalam kesempatan itu, JRSB sempat memperdengarkan rekaman konten yang disiarkan sebuah radio komunitas illegal. Dalam rekaman yang diperdengarkan itu jelas terdapat kata-kata yang kurang pantas disebutkan secara gamblang.

Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Banyuwangi Nafi Febrian menyatakan, pihaknya saat ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban radio komunitas illegal. Yang memiliki kewenangan adalah Balai Monitoring dan Spektrum. “Selain itu yang punya kewenangan adalah Kepolisian  dalam hal ini unit Tipidter,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Yusieni berjanji akan menindak lanjuti keluhan JRSB. Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinas terkait untuk menyikapi hal itu. Mengenai langkah kongkrit, pihaknya akan lebih dulu menyampaikan kepada pimpinan DPRD Banyuwangi. “Kami meminta eksekutif untuk mengawal, kalau memang ada pengaduan lagi kami akan bertindak,” katanya.

Pewarta : Muhammad Hujaini
Editor : A Yahya
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Banyuwangi TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]banyuwangitimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]banyuwangitimes.com | marketing[at]banyuwangitimes.com
Top