Bacaleg Mantan Koruptor di Blitar Menang Gugatan di Bawaslu

Ilustrasi.(Foto : Goggle Images)
Ilustrasi.(Foto : Goggle Images)

BANYUWANGITIMES, BLITAR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar memenangkan gugatan yang diajukan Ketua DPD Partai Golkar Edy Muklison terkait mantan koruptor yang dilarang maju oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon anggota legislatif (caleg).

Sebelumnya, Edy Muklison dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Kabupaten Blitar karena berstatus mantan napi korupsi. Edy sempat terjerat kasus korupsi sertifikasi tanah massal secara gratis saat menjabat sebagai Kades Jambewangi Selopuro pada tahun 2005.

Dalam pembacaan putusan sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu komisioner Bawaslu menyatakan putusan tersebut telah sesuai dengan undang-undang (UU). Bawaslu mengabulkan seluruh permohonan pemohon dengan berpijak pada UU nomer 7 tahun 2017 tentang syarat Bakal Calon Legislatif (Bacaleg).

 "Seluruh permohonan yang diajukan pemohon seluruhnya lengkap dan sah. Pemohon juga sudah mengumumkan pada publik jika dia pernah menjadi terpidana kasus korupsi," ucap Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Hakam Solahudin, Selasa (4/9/2018).

Menanggapi hal ini komisioner KPU Kabupaten Blitar sebagai pihak tergugat dalam persidangan mengatakan, sikap KPU  terkait putusan ini  akan  menunggu putusan Mahkamah Agung terkait uji materi larangan bagi mantan koruptor menjadi caleg. 

"KPU intinya menerima putusan Bawaslu. Namun sesuai surat edaran KPU RI Sebelum ada putusan dari MA maka KPU akan menunda pelaksanaan hasil putusan. Setelah ini kami akan melakukan pleno dan berkonsultasi dengan KPU Provinsi terkait bagaimana melaksanakan putusan Panwaslu ini," jelas Komisioner KPU Blitar Nikmatus Sholikah.

Sementara Edy Muklison mengatakan dalam UU Nomor  7 tahun 2017 tidak ada larangan eks koruptor nyaleg. Untuk itulah dirinya menggungat  KPU Kabupaten Blitar. Sejak awal pihaknya yakin memenangkan gugatan.  Dia berpedoman dengan undang-undang yang dianggap lebih kuat daripada Peraturan KPU (PKPU).

"Tidak ada larangan mantan koruptor maju jadi caleg jari wajar kalau Bawaslu mengabulkan gugatan saya," tandasnya.

Pewarta : Aunur Rofiq
Editor : A Yahya
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Blitar TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]banyuwangitimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]banyuwangitimes.com | marketing[at]banyuwangitimes.com
Top