Tirto.id Telanjangi Konten Media Lain (5)

Tanggapi Tirto.id, Dewan Pers: Tidak Ada Hak Memeriksa, Semua Berita Harus Sesuai Kode Etik Jurnalistik

foto detiknews
foto detiknews

BANYUWANGITIMES, JATIMTirto.id Telanjangi Konten Media Lain (5)

Media daring (online) Tirto.id hampir selalu menyebut diri sebagai Pemeriksa Fakta lantaran terakreditasi oleh International Fact Checking Network (IFCN). Tirto.id, di akhir kolom Periksa Data, menyebut merekalah satu-satunya media di Indonesia yang dinilai berkomitmen mengurangi berita keliru atau palsu. Tirto.id dinilai IFCN serius dalam memberi data yang kredibel, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Penjelasan di atas dimuat dalam artikel Tirto.id berjudul "Setelah Lolos Verifikasi IFCN, Tirto.id Raih Penghargaan Adinegoro" ditulis oleh Yandri Daniel Damaledo tertanggal 25 Januari 2018. Tirto.id, sebagaimana juga ditulis pada tiap akhir kolom Periksa Data, juga mendapat akses pada aplikasi CrowdTangle. Akses ini memungkinkan Tirto.id mengetahui sebaran sebuah unggahan (konten) di Facebook termasuk memprediksi potensi viral sebuah unggahan. 

Dalam kolom Periksa Data, Tirto.id menurunkan artikel yang menyeret nama beberapa media daring (online) lain sebut saja TimesIndonesia.co.id dan Pojoksatu.id. Ada dua artikel dalam Periksa Data 'menyentil' konten berita milik dua media tersebut. TimesIndonesia.co.id disebut Tirto.id mengabaikan konteks lantaran berita tentang CSR (Corporate Social Responsibility) PT Telkom untuk gereja dan masjid. Sementara, Pojoksatu.id dinilai disinformasi karena menggunakan frase 'bendera Partai Komunis Indonesia (PKI)'. 

Sorotan terhadap Timesindonesia.co.id ada dalam artikel Tirto.id berjudul "Disinformasi CSR PT Telkom untuk Gereja dan Masjid" tertanggal 25 April 2018 ditulis oleh reporter Frendy Kurniawan. Konten Pojoksatu.id dikritik dalam kolom Periksa Data Tirto.id tertanggal 16 Mei 2018. Judul artikel itu ialah "Bukan Bendera PKI yang Dikibarkan di Bali" ditulis juga oleh Frendy.  

Kedua media tersebut mengetahui konten berita mereka yang disoroti oleh Tirto.id. Yang mengejutkan, hingga berita Tirto.id diturunkan tidak pernah ada konfirmasi. 

Pemimpin Redaksi TimesIndonesia.co.id Yatimul Ainun menyatakan tidak pernah dikonfirmasi oleh Tirto.id. Senada dengan Ainun, Pemimpin Redaksi Pojoksatu.id Muhammad Ridwan juga tidak pernah dikonfirmasi oleh Tirto.id. Bahkan dalam wawancara dengan JatimTIMES, Ridwan menyatakan Tirto.id bukan Pemeriksa Fakta melainkan Tukang Vonis Berita. Penyataan kedua pemimpin redaksi ada dalam artikel bersambung JatimTIMES dengan judul 'Tirto.id Telanjangi Konten Media Lain' nomor sebelumnya dan kami sertakan pada tautan di bawah ini.

BACA JUGA : Tahu Beritanya Ditelanjangi Tirto.id, Timesindonesia Akui Tak Pernah Dikonfirmasi

BACA JUGA : Pojoksatu.id Sebut Tirto.id Hanyalah Tukang Vonis Berita tanpa Didasari Fakta

Konfirmasi ditinjau dari etimologi (segi bahasa) berasal dari bahasa Inggris yaitu confirm atau confirmation. Dari segi istilah, konfirmasi adalah proses memperteguh dan meminta kepastian. Dalam ranah jurnalistik, subjek berita harus melalui proses konfirmasi. Hal ini diatur dalam kode etik jurnalistik yang mana merupakan himpunan etika profesi wartawan. 

Pada pasal 1 dinyatakan bahwa "Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk". Konfirmasi, dalam ranah jurnalistik, bertujuan untuk menghasilkan berita yang berimbang atau disebut dengan istilah cover both side. 

Selain pasal 1, pada pasal 3 juga dimuat adanya proses konfirmasi suatu pemberitaan. Kode etik jurnalistik pasal 3 menyatakan bahwa "Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, menerapkan asas praduga tak bersalah". 

Benarkah karena status Pemeriksa Fakta dari International Fact Checking Network (IFCN) membuat Tirto.id sampai melupakan proses konfirmasi yang merupakan bagian dari kode etik jurnalistik yang wajib dipatuhi insan pers? 

Hingga berita ini diturunkan tak ada jawaban dari Tirto.id. Konfirmasi dilakukan JatimTIMES kepada Tirto.id melalui pesan e-mail lantaran mereka menolak dihubungi via seluler. Upaya demi upaya konfirmasi kepada Tirto.id kami jelaskan pada berita berikut ini. 

BACA JUGA : Dikonfirmasi tentang Beritanya yang 'Menelanjangi' Media Lain, Tirto.id Tak Bergeming

Menanggapi apa yang dilakukan Tirto.id, Wakil Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Hendry Ch Bangun menyatakan status Tirto.id tersebut tidak ada kaitannya dengan produk jurnalistik. "Status tidak ada kaitannya dengan produk jurnalistik. Semua berita yang dimuat harus sesuai kode etik dan standar jurnalistik. Enggak ada hak memeriksa, Dewan Pers saja memeriksa apabila ada pengaduan dari pihak lain," komentar Hendry yang disampaikan melalui WhatsApp. 

Dewan Pers berwenang melakukan pemeriksaan tulisan wartawan. Dalam kasus pelanggaran etika pers, Dewan Pers membantu mediasi kedua pihak jika memang Hak Jawab tidak dapat menyelesaikan persoalan. Apabila mediasi tidak mencapai mufakat, Dewan Pers akan memeriksa tulisan wartawan dan mengeluarkan Surat Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi. 

Lebih lanjut, terkait kode etik jurnalistik tentang konfirmasi Hendry menyatakan bahwa hal tersebut adalah prinsip yang harus ditaati wartawan. "Setiap berita harus dikonfirmasi agar berimbang dan apabila beritanya mengandung opini yang menghakimi maka media itu tidak hanya memuat Hak Jawab tapi juga minta maaf kepada narasumber dan masyarakat," tegas dia.

Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Peraturan Hak Jawab dimuat dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 dalam pasal 1, pasal 5, pasal 11, dan pasal 13. (*)

Pewarta : Wahida Rahmania Arifah
Editor : A Yahya
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]banyuwangitimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]banyuwangitimes.com | marketing[at]banyuwangitimes.com
Top