Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Tangkal Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Malang

Bupati Malang Dr Rendra Kresna beserta beberapa kepala dinas mengacungkan jari tanda atau simbol Insan GenRe dalam mengurangi berbagai permasalahan pernikahan dini, seks bebas dan narkoba.
Bupati Malang Dr Rendra Kresna beserta beberapa kepala dinas mengacungkan jari tanda atau simbol Insan GenRe dalam mengurangi berbagai permasalahan pernikahan dini, seks bebas dan narkoba.

BANYUWANGITIMES, MALANGAngka pernikahan dini di Kabupaten Malang masih bersifat fluktuatif setiap tahunnya. Naik turunnya jumlah pernikahan di bawah usia 20 tahun ini menjadi tantangan berat bagi Pemerintahan Kabupaten Malang.

Tercatat tahun 2013 terdapat pernikahan dini sebanyak 7.383. Jumlah itu naik dalam rentang satu tahun menjadi 7.732 pernikahan tahun 2014. Tahun berikutnya, laju pernikahan dini yang lebih banyak didominasi jenis kelamin perempuan semakin memprihatinkan dengan angka 7.809.

"Tiga tahun berturut-turut angka pernikahan dini naik terus membuat kami semua terus mencari formulasi penurunan kasus ini," kata Sari Ratih, kepala Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (K3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Malang, Minggu (11/06).

Upaya meminimalisasi pernikahan dini yang semakin gencar dilakukan oleh berbagai dinas terkait adalah program pendewasaan usia perkawinan (PUP) pada masyarakat. PUP, menurut Ratih, bukan sekadar menunda pernikahan sampai usia tinggi saja, tetapi mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup matang. 

"Tujuannya memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga. Mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek," ujar Ratih.

Aspek yang disebut Ratih tersebut berkaitan dengan kehidupan berkeluarga yang terkait kesiapan fisik/mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran yang dapat memberikan pertimbangan tentang perlunya peningkatan usia perkawinan yang lebih dewasa.

Hasilnya, dari tahun 2015 sampai 2017 tercatat adanya penurunan cukup besar dalam jumlah pernikahan dini di Kabupaten Malang. Tahun 2015 total pernikahan dini sebanyak 7.809, turun menjadi 6.425 kasus tahun 2016 dan semakin menyusut awal tahun 2017 menjadi 4.272 kasus.

Bupati Malang Dr Rendra Kresna pun mengapresiasi hasil tersebut, walaupun menurut dia, masih butuh terus kerja keras bersama-sama dalam menihilkan pernikahan dini di wilayah Kabupaten Malang. "Ekses dari pernikahan dini yang memang kami cegah. Bukan hal mudah karena ini berkaitan dengan faktor adat budaya, ekonomi, pendidikan, orang tua bahkan ekspos media massa. Tapi kami bisa, saya yakin bisa," tegas Rendra kepada Malang TIMES, media online berjejaringan terbesar di Indonesia.

Rendra juga menegaskan bahwa optimalisasi suatu program tidak bisa lepas juga dari terpenuhi sumber daya manusianya. Dalam hal pernikahan dini, PUP yang bisa menjadi bagian dari jawaban permasalahan tersebut, juga masih perlu adanya peningkatan kuantitas atas keberadaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK) Insan Generasi Berencana (GenRe) yang sampai saat ini hanya berjumlah 89 kelompok yang tersebar di 33 kecamatan.

"PIK Insan GenRe ini juga menjadi penting dalam proses penyadaran atas bahaya pernikahan dini maupun tentang seks bebas dan narkoba. Kami genjot nanti agar jumlah PIK-nya bisa menangani 1 PIK satu desa," terang Rendra.

Permasalahan pernikahan dini yang juga terlontar dalam penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) oleh tim juri ini beberapa pekan lalu juga didasari keprihatinan atas terampasnya hak anak-anak dalam bingkai perkawinan yang belum saatnya terjadi. (*)

Pewarta : Nana
Editor : Lazuardi Firdaus
Publisher : Angga .
Sumber : Malang TIMES
Redaksi: redaksi[at]banyuwangitimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]banyuwangitimes.com | marketing[at]banyuwangitimes.com
Top